Pemerintah meningkatkan secara agresif perluasan konektivitas internet untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan menargetkan 16.557 satuan pendidikan terhubung jaringan pada 2026. Angka itu hampir dua kali lipat dari target 2025 yang mencapai 8.265 sekolah, sekaligus menandai babak baru transformasi pendidikan berbasis teknologi hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut langkah ini sebagai bagian kunci memastikan pemerataan kesempatan belajar digital bagi peserta didik dan guru di seluruh Indonesia.

Saat ini sekitar 77 persen satuan pendidikan telah memiliki akses internet, sementara 23 persen lainnya masih belum terlayani dan menjadi fokus perluasan jaringan pada periode berikutnya. Pemerintah menempatkan wilayah 3T sebagai prioritas, di tengah tantangan pasokan listrik, konektivitas, akses geografis, dan kesiapan sumber daya manusia. Di kawasan 3T, program digitalisasi pembelajaran telah menjangkau 13.838 sekolah berbagai jenjang, termasuk dukungan listrik untuk 49 sekolah, layanan internet bagi 4.316 sekolah, serta penyaluran 30.285 unit laptop dan hard disk untuk mendukung proses belajar mengajar.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada 2025 digitalisasi pembelajaran telah menyentuh 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Paket dukungan mencakup Papan Interaktif Digital (PID) berikut perangkat pendukung seperti laptop dan hard disk eksternal, akses internet untuk 8.265 satuan pendidikan, dukungan listrik bagi 2.389 satuan pendidikan, serta pelatihan pemanfaatan pembelajaran digital bagi 33.156 guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah berencana melanjutkan pengadaan PID, memperkuat pendampingan sekolah, dan mengembangkan konten pembelajaran digital pada 2026 agar perangkat yang sudah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi platform, pemerintah tengah mengembangkan Ekosistem Rumah Pendidikan sebagai sistem terpadu layanan pendidikan digital, yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, termasuk layanan untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK). Pengembangan ini dijalankan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Digitalisasi Pembelajaran dan Penguatan Layanan Pendidikan Berkualitas. Melalui kombinasi perluasan infrastruktur internet dan listrik dengan integrasi platform digital, pemerintah berupaya membangun fondasi jangka panjang bagi ekosistem pendidikan digital yang lebih merata dan mudah diakses di seluruh Indonesia.